Selasa, 14 Juli 2020 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

13:46 WIB - Sang Ibu Kehilangan Pekerjaan, Kini Salsa Tidak Mampu Membayar SPP | 13:46 WIB - TMMD Non Fisik Laksanakan Penyuluhan Tentang Narkoba di Wilayah Koramil 04/Mandau | 13:46 WIB - TMMD Bersama Rakyat Membangun Negeri | 13:46 WIB - New Normal, Kemensos Kembali Salurkan BST Tahap III Kepada Masyarakat Kerinci Kanan | 13:46 WIB - Goro Bersama Dilapangan Bola Kaki Suriname,Bhabinkantibmas Titian Antui Ajak 2 OKP | 13:46 WIB - Bupati Siak Alfedri Bersama BBKSDA Melakukan Ekspedisi Sungai Rawa
ADVERTORIAL / Penyampaian Pidato Ranperda APBD 2018

DPRD Kabupaten Natuna
Penyampaian Pidato Ranperda APBD 2018

ADVERTORIAL - - Rabu, 03/07/2019 - 00:06:15 WIB
Wakil Bupati Natuna (Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA), Wakil Ketua I DPRD Natuna (Hadi Chandra), Saat Penyampaian Pidato Ranperda APBD 2018
TERKAIT:
Riau Global - Natuna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pidato Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Bupati Natuna, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Natuna tahun anggaran 2018, Selasa Malam(02/06/2019).

Rapat paripurna terbuka tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna (Yusripandi), yang diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna (Hadi Chandra).

Pidato Ranperda tersebut disampaikan, langsung oleh Wakil Bupati Natuna (Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA) mewakili Bupati Natuna (Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si) yang sedang berhalangan hadir.

Bunda Ngesti Selaku Wakil Bupati Natuna menjelaskan, bahwa struktur pertangung jawaban atas pelaksanaan APBD (PPA), menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, mengamanatkan untuk disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana yang telah diatur didalam BAB XII PPA.
“Sedangkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015, bahwa struktur PPA langsung pada penyampaian Ranperda tentang PPA", Papar Bunda Ngesti.

Bunda Ngesti menambahkan, bahwa dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda Tentang PPA kepada DPRD, dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir.
“Dengan adanya Permendagri No.21 Tahun 2011 menyatakan, bahwa Ranperda Tentang PPA menurut Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja, yang telah diperiksa oleh BPK dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Perusahaan Daerah (Perusda), Jelas Wakil Bupati Natuna.

Wakil Bupati Natuna (Bunda Ngesti) pun meminta kepada pihak DPRD Natuna, agar melihat Ranperda Tentang PPA Tahun Anggaran 2018, yang telah dimuat secara rinci, mengenai pelaksanaan APBD Natuna Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Natuna (Hadi Chandra) menyampaikan, bahwa agenda pembahasan Ranperda Tentang PPA Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, harus ditentukan oleh pihak DPRD Natuna.

Lanjut Hadi Chandra, Persetujuan bersama Ranperda harus disampaikan paling lambat 7 bulan setelah Tahun Anggaran terakhir atau Persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang PPA oleh DPRD, paling lama 1 bulan, terhitung sejak Ranperda diterima atas dasar persetujuan bersama.
“Ranperda PPA dibahas antara Kepala Daerah bersama DPRD, untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan itulah, Kepala Daerah harus segera menyiapkan Ranperda Kepala Daerah Tentang Penjabaran PPA", Terang Hadi Chandra sebelum menutup rapat.

Rapat yang berakhir sekitar pukul 21:15 WIB tersebut, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Natuna (Wan Siswandi, M.Si), Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Natuna (Muhammad Amin), serta sejumlah pimpinan OPD dan para tamu undangan lainnya.

Sementara itu dari pihak DPRD sendiri, selain dari Wakil Ketua I (Hadi Chandra), hanya ada 10 anggota DPRD Natuna yang hadir, Antara lain : Yohanis (PAN), Dwitra Gunawan (Demokrat), Eri Marka (Golkar) Syaifullah (Hanura), Joharis Ibro (PAN), Henry FN (Demokrat), Jarmin Sidik (Gerindra), Raja Marzuni (PPP), Baharuddin (Demokrat) dan Pang Ali (PPP).



Laporan : Korwil Kepri (Agus Regar)

Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)


Rabu, 10/10/2018 - 14:41:08 WIB
Aneh,Setelah Ditangkap,Pria Ini Pulang Jadi Mayat.
Jumat, 04/01/2019 - 13:53:10 WIB
Susi Susanti Meninggal Dunia Dengan Cara Gantung Diri
Rabu, 18/07/2018 - 23:31:45 WIB
Diduga Terlibat Kasus Narkotika , Empat Warga Duri Dibekuk Tim Opsnal Polsek Pinggir
Jumat, 28/12/2018 - 13:25:51 WIB
E-KTP
Tangisan Pilu Bocah Karena Ibu Di Antri Di Kantor Camat
Senin, 09/09/2019 - 13:55:51 WIB
Karena Hutang tidak kunjung dibayar, Kepala BPKAD Kuansing diposting oleh Akun FB Putri Permatasari
Jumat, 27/12/2019 - 16:18:38 WIB
Dalam Waktu 4 Jam Polres Pelalawan Ringkus Pelaku Penganiayaan Berat
Pak De Meregang Nyawa Ditangan Wanita 18 Tahun
Rabu, 26/06/2019 - 10:59:49 WIB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pajak Kendaraan Diturunkan Hingga 50 Persen
Senin, 01/06/2020 - 01:52:22 WIB
Surat Rekom DPP PAN Untuk Nama Salah Satu Calon Di Pilkada Rohul Disinyalir Palsu
Selasa, 28/01/2020 - 13:50:33 WIB
Ditempat Karauke VIP Hangtuah Duri , Dua Pelaku Narkoba Dibekuk Buser Mandau
Minggu, 01/09/2019 - 15:38:55 WIB
Pantun Dan Rasa Haru Hiasi Pisah Sambut Kapolsek Kemuning
Senin, 22/04/2019 - 22:33:27 WIB
Terkait Insiden Jatuhnya PRT dari Lantai 3
Keluarga Korban Minta Pertanggung Jawaban dan Usut Tuntas
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved