Hearing ini merupakan lanjutan dari hearing sebelumnya dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik). ">

Jum'at, 29 Mei 2020 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

15:11 WIB - Data Grafis Pasien Covid-19 Inhil Terus Turun | 15:11 WIB - Buka Blocking Area (Lock Down) | 15:11 WIB - Penerapan PSBB, Babinsa Koramil 01/Bengkalis Pantau Jalan-Jalan Besar Kecamatan Bengkalis | 15:11 WIB - Bersama Tim Gugus tugas Covid 19 Tingkatkan Patroli Malam setelah PSBB | 15:11 WIB - Memantau Langsung Pembagian BLT Tahap 2 Dana Kampung Bunsur | 15:11 WIB - Memantau Langsung Pembagian BLT Tahap 2 Dana Kampung Kayu Ara
Pendidikan / Komisi V DPRD Riau Hearing dengan Sejumlah Kepsek SMA/SMK

Bahas PPDB Hingga Pungutan di Sekolah
Komisi V DPRD Riau Hearing dengan Sejumlah Kepsek SMA/SMK

Pendidikan - - Jumat, 13/03/2020 - 08:35:43 WIB

Pekanbaru,(RiauGlobal)

 Komisi V DPRD Riau menggelar hearing dengan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK di Riau, Kamis (12/3/2020).

Hearing ini merupakan lanjutan dari hearing sebelumnya dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik). Hearing dipinpim Ketua Komisi V DPRD Riau, H Eddy Moh Yatim, didampingi anggota Sunaryo, Ade Hartati, Arnita Sari, Soniwati dan Mira Roza.

Hearing ini tidak lepas dari menyonsong penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 beberapa bulan ke depan. Berbagai masalah disampaikan pihak Kepsek dari berbagai daerah di Riau, yang hearing itu dihadiri Kepsek SMA/SMK antara lain, Dumai, Inhu, Siak, Pekanbaru, Kuansing dan lainnya.

Seperti disampaikan pihak Kepsek, untuk SMK dalam PPDB dengan sistim zonasi yang paling terasa adalah masuk SMA, sementara SMK menurut pengakuan kepala sekolah yang hadir sesuai disampaikannya dalam forum hearing itu, tidak seperti di SMA. Apalagi SMA yang ada di Pekanbaru. 

Seperti disampaikan Kepsek Khatim Kepsek SMA I Rengat, pada tahun Tahun Ajaran lalu tidak sedikit calon siswa ditolak. Ada kecendrungan bahwa orangtua tetap memaksakan anaknya untuk masuk sekolah sesuai keinginan mereka, padahal disamping aturan zonasi ruang kelas juga tidak cukup mampun nemapung calon siswa.

Selain itu, masalah yang dikemuakan juga soal tunjangan Kepsek dan Wakepsek yang tidak diterima. Dan tak kalah menarik dalam pembahasan ini juga soal isu pungutan setiap PPDB. "Sekolah kadang tidak cukup dana untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) tetapi sekolah serba salah jika melakukan pungutan, bagaimana ini," tanya serang kepala Sekolah saat itu.

Menanggapi yang disampaikan pihak kepsek, Anggota Komisi V Mira Roza mengatakan, memang kondisi pendidikan di Riau sungguh butuh perahtian. Mulai dari sarana prasarana harus dicukupi, caranya harus membangun sekolah paling tidak ruang kelas baru (RKB).

Masalah pendidikan bukan hanya PPDB saja, tetapi berjibun persoalan. Maka ini perlu dilihat secara konprehensif. Khusus soal tidak boleh pungutan ia mengaku sepakat, tapi bisa disiasati dengan sumbangan bagi yang orangtua mampu. "Beda pungutan dengan sumbangan," katanya.

Sementara anggota Komisi V, Ade Hartati menegaskan, sesuai dengan Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite, maka tegas bahwa pungutan tidak dibenarkan. Namun demikian, perlu ada solusi dalam upaya memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan ini.

"Kita akan merekomendasi ke pihak Gubernur mensiasati masalah ini, karena dana Bos Nasional dan Bos daerah juga belum mencukupi untuk memenuhi SPM (minimum) padahal perlu pemenuhan standar maksimal, itu semua butuh dukungan dana.

Usai hearing dimintai tanggapannya Ade mengatakan, inventarisir masalah pendidikan ini masih amburadul. Apa yang seharusnya menjadi prioritas yang rutin setiap tahun, juga kurang diperhatikan. Termasuk keluhan soal tunjangan guru, alat-alat sekolah mendukung kualitas pendidikan. "Bahkan ada sekolah di daerah dibangun tahun 1951 masih belum ada pembangunan baru," katanya.

Sebab itu Ade meminta ke depannya, disamping data base yang ada, perlu data inventarisasi masalah atau apa sesungguhnya yang harus diprogram dan dilaksanakan di bidang pendidikan.  "Inilah nanti perlu terus komunikasi antara pihal sekolah, dinas pendidikan dan Pemrov Riau, sehingga problem pendidikan di Riau ini secara bertahap bisa diselesaikan," pungkasnya.***



Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)


Rabu, 10/10/2018 - 14:41:08 WIB
Aneh,Setelah Ditangkap,Pria Ini Pulang Jadi Mayat.
Jumat, 04/01/2019 - 13:53:10 WIB
Susi Susanti Meninggal Dunia Dengan Cara Gantung Diri
Rabu, 18/07/2018 - 23:31:45 WIB
Diduga Terlibat Kasus Narkotika , Empat Warga Duri Dibekuk Tim Opsnal Polsek Pinggir
Jumat, 28/12/2018 - 13:25:51 WIB
E-KTP
Tangisan Pilu Bocah Karena Ibu Di Antri Di Kantor Camat
Senin, 09/09/2019 - 13:55:51 WIB
Karena Hutang tidak kunjung dibayar, Kepala BPKAD Kuansing diposting oleh Akun FB Putri Permatasari
Jumat, 27/12/2019 - 16:18:38 WIB
Dalam Waktu 4 Jam Polres Pelalawan Ringkus Pelaku Penganiayaan Berat
Pak De Meregang Nyawa Ditangan Wanita 18 Tahun
Rabu, 26/06/2019 - 10:59:49 WIB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pajak Kendaraan Diturunkan Hingga 50 Persen
Selasa, 28/01/2020 - 13:50:33 WIB
Ditempat Karauke VIP Hangtuah Duri , Dua Pelaku Narkoba Dibekuk Buser Mandau
Minggu, 01/09/2019 - 15:38:55 WIB
Pantun Dan Rasa Haru Hiasi Pisah Sambut Kapolsek Kemuning
Senin, 22/04/2019 - 22:33:27 WIB
Terkait Insiden Jatuhnya PRT dari Lantai 3
Keluarga Korban Minta Pertanggung Jawaban dan Usut Tuntas
Minggu, 20/01/2019 - 09:46:38 WIB
Seorang Nenek Rela Terbunuh Demi Selamatkan 3 Orang Cucunya
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved