Sementara untuk Jeep Prado yang direncanakan dengan kapasitas 3.000 CC belum,">

Jum'at, 29 Mei 2020 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

15:11 WIB - Data Grafis Pasien Covid-19 Inhil Terus Turun | 15:11 WIB - Buka Blocking Area (Lock Down) | 15:11 WIB - Penerapan PSBB, Babinsa Koramil 01/Bengkalis Pantau Jalan-Jalan Besar Kecamatan Bengkalis | 15:11 WIB - Bersama Tim Gugus tugas Covid 19 Tingkatkan Patroli Malam setelah PSBB | 15:11 WIB - Memantau Langsung Pembagian BLT Tahap 2 Dana Kampung Bunsur | 15:11 WIB - Memantau Langsung Pembagian BLT Tahap 2 Dana Kampung Kayu Ara
Politik / Gubernur Riau Harus Batalkan Anggaran Mobil Dinas DPRD Riau

Gubernur Riau Harus Batalkan Anggaran Mobil Dinas DPRD Riau

Politik - - Kamis, 19/03/2020 - 08:11:05 WIB

Pekanbaru,(,RiauGlobal)

Berdasarakan penelurusan harga dari sumber-sumber yang terpercaya, diketahui bahwa harga kendaraan jenis jeep Land Cruiser dengan kapasitas 4.500 CC senilai Rp2,1 milyar, sedangkan jenis Camry kapasitas 2.500 CC dengan harga Rp663,1 juta. Sedangkan untuk jenis Mikro Buss Toyota Hience Premio 2.8 M/T dengan CC yang sama jika di kroscek harga resmi dealer persatu unit kendaraan bernilai Rp536,5 juta. 

Sementara untuk Jeep Prado yang direncanakan dengan kapasitas 3.000 CC belum diketahui bentuk dan jenis apa yang akan dibeli. Meskipun demikian Fitra Riau menilai tidak menutup kemungkinan rencana pengadaan untuk jenis ini juga berpotensi mark-up.

Berdasarkan dua alasan tersebut, maka tidak ada alasan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi untuk tidak membatalkan rencana pengadaan tersebut dan merealokasi untuk kebutuhan belanja daerah lain yang lebih prioritas. Masih banyak agenda-agenda gubernur yang mesti harus direalisasikan dengan memaksimalkan potensi pendanaan pemerintah yang dimiliki. 

Secara konkret Fitra Riau meminta kepada Gubernur Riau untuk: 

1. Membatalkan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Riau karena melanggar aturan dan berpotensi Mark-Up

2. Merelokasikan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat miskin di Riau termasuk untuk pembiayaan pencegahan virus Covid 19 di Riau.

3. Gubenur Riau harus mengevaluasi belanja kinerja OPD yang tidak cakap dan mengabaikan peraturan perundangan dalam merencanakan kegiatan dan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. (rls)




Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)


Rabu, 10/10/2018 - 14:41:08 WIB
Aneh,Setelah Ditangkap,Pria Ini Pulang Jadi Mayat.
Jumat, 04/01/2019 - 13:53:10 WIB
Susi Susanti Meninggal Dunia Dengan Cara Gantung Diri
Rabu, 18/07/2018 - 23:31:45 WIB
Diduga Terlibat Kasus Narkotika , Empat Warga Duri Dibekuk Tim Opsnal Polsek Pinggir
Jumat, 28/12/2018 - 13:25:51 WIB
E-KTP
Tangisan Pilu Bocah Karena Ibu Di Antri Di Kantor Camat
Senin, 09/09/2019 - 13:55:51 WIB
Karena Hutang tidak kunjung dibayar, Kepala BPKAD Kuansing diposting oleh Akun FB Putri Permatasari
Jumat, 27/12/2019 - 16:18:38 WIB
Dalam Waktu 4 Jam Polres Pelalawan Ringkus Pelaku Penganiayaan Berat
Pak De Meregang Nyawa Ditangan Wanita 18 Tahun
Rabu, 26/06/2019 - 10:59:49 WIB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pajak Kendaraan Diturunkan Hingga 50 Persen
Selasa, 28/01/2020 - 13:50:33 WIB
Ditempat Karauke VIP Hangtuah Duri , Dua Pelaku Narkoba Dibekuk Buser Mandau
Minggu, 01/09/2019 - 15:38:55 WIB
Pantun Dan Rasa Haru Hiasi Pisah Sambut Kapolsek Kemuning
Senin, 22/04/2019 - 22:33:27 WIB
Terkait Insiden Jatuhnya PRT dari Lantai 3
Keluarga Korban Minta Pertanggung Jawaban dan Usut Tuntas
Minggu, 20/01/2019 - 09:46:38 WIB
Seorang Nenek Rela Terbunuh Demi Selamatkan 3 Orang Cucunya
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved