Minggu, 20 09 2020 ikuti edisi cetak SKU Riau Global versi EPAPER ONLINE

05:46 WIB - Bupati Labuhanbatu Bagikan 5000 Masker Di Simpang 6 | 05:46 WIB - Bupati Labuhanbatu Hadiri Pembinaan Management Dan Sosialisasi Tanah Wakaf Mesjid | 05:46 WIB - Bupati Labuhanbatu Melepas Keberangkatan Tim SSB Labuhanbatu U-13 Ke Tebing Tinggi | 05:46 WIB - Pt HKI Seksi V Sudah Salurkan 80% Ganti Rugi Rumah Warga Terdampak Pekerjaan Jalan Tol | 05:46 WIB - Lakukan Sosialisasi Langsung ke Masyarakat, Senin Besok Mulai Razia Masker | 05:46 WIB - Pemkab Labuhanbatu Kembali Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis
Hukrim / Priksa Terkait Pemberitaan Adanya Dugaan Dinas PUTR Bagi-Bagi Proyek Libatkan Bupati Rohil

"KAMI" Minta KPK Kejagung dan Mabes Polri
Priksa Terkait Pemberitaan Adanya Dugaan Dinas PUTR Bagi-Bagi Proyek Libatkan Bupati Rohil

Hukrim - - Kamis, 27/08/2020 - 14:08:08 WIB
Bagansiapiapi,(RiauGloba)
Terkait Pemberitaan disalah satu media online baru baru ini, adanya dugaan kepala dinas (KADIS) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir (ROHIL), atas dugaan bagi bagi proyek melibatkan Kepala Bagian (Kabag) ULP/LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan Bupati Rokan Hilir diduga ikut terlibat.

Ahmad Alimin ,selaku Ketua Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) pimpinan daerah Kabupaten Rokan Hilir (PD-ROHIL) didampingi Alkef firdaus Wakil Ketua l (Waken), meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) dan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES-POLRI) untuk memeriksa Proyek proyek yang ada di Dinas terkait.

" Dalam waktu dekat KAMI akan menyurati BPK pusat, Untuk mengaudit Proyek Proyek di Dinas PUTR," kata Ahmad Alimin kepada awak media ini. Selasa (25/08/2020) sekira (19:24) wib.

Terkait dengan pemberitaan yang telah ditayang disalah satu media siber (online) berjudul "Kadis PUTR Diduga Bagi-Bagi proyek Melibatkan Kabag ULP/LPSE Dan Bupati Rokan Hilir"

Banyaknya kegiatan yang ada di dinas PUTR yang bernilai Fantastis membuat silau mata Kadis PUTR yang mana di buktikan dengan Beredarnya video yang berdurasi 31 detik Kadis PUTR Jhon Syafrindo yang diduga sedang menyuruh seseorang rekanan kontraktor untuk ikut paket 700 juta dan pembagian proyek lainya di dalam ruang kerjanya bersama rekanan kontraktor yang berinisial ISL, isnin 24/08/2020.

Saat dikonfirmasi ISL membenarkan video percakapan antara dirinya dengan Kadis PUTR Jhon Syafrindo, bahwa Kadis PUTR Jhon Syafrindo mengkondisikan paket kegiatan senilai 700 juta.

Mirisnya lagi didapati chatingan antara Kadis PUTR dengan rekanan kontraktor yang membawa Bupati Rokan Hilir dan jefridin selaku kepala ULP/LPSE Kabupaten Rokan Hilir untuk pengkondisian kegiatan kegiatan yang ada di PUTR.

Padahal sudah jelas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melalui pihak ketiga yaitu ULP/LPSE yang ada.

Hal ini juga bisa di sebut sebagai
penyalahgunaan wewenang jabatan yang mama di atur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”

Terkait dengan vidio tersebut, Norman Sembiring Milala selaku Pengembangan DPP TOPAN RI mengatakan tidak elok jika di tubuh dinas PUPR bagi-bagi proyek, Jika mengangkangi aturan perundang-undangan LKPP maka pihak penegak hukum kiranya dapat menelusuri terkait dengan bagi-bagi proyek yang seyogyanya harus di tenderkan ke pihak ke tiga.

“Iya Tak elok itu jika di tubuh Dinas PUTR bagi-bagi proyek jika mengangkangi perundang-undangan LKPP maka pihak penegak hukum kiranya dapat menelusuri terkait bagi-bagi proyek," Ujar Norman

Hal serupa juga disampaikan oleh Yusaf Hari Purnomo selaku Wakil ketua FPII Rokan Hilir mengatakan jika Proyek-proyek atau kegiatan yang ada di PUTR dapat dilakukan oleh seorang Kepala Dinas jadi untuk apa ada ULP/LPSE sebagai tempat pelelangan barang dan jasa toh jika pemenangnya sudah di tentukan oleh Kadis. hal ini tidak bisa di biarkan berlarut-larut dan dimohonkan kepada para penegak hukum untuk mengusutnya sampai tuntas.

Di tempat terpisah Kadis PUTR dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp tidak menanggapi/respon pertanyaannya terkait video tersebut namun jawaban yang di berikan atas komfirmasi tersebut meleceng dari pertanyaan berikut jawabnya “Tp kmrn sdh dibawa ketua Topan RI ke jkt, dan sdh kontak dg bpk.’ Jawab kadis singkat lewat pesan singkat Whatsapp.

Bahkan Bupati Rokan Hilir yang diduga terseret dalam pengkondisian kegiatan itu saat di konfirmasi via whatshapp di No +62 822-8531-xxxx tidak ada memberikan jawaban dan respon hingga Berita ini diterbitkan.

Sebelum pemberitaan ini diterbitkan, Wartawan BeritaBagus.co.id sudah mencoba klarifikasi kepada yang berkaitan untuk meminta hak jawab, namun yang bersangkutan tidak merespon (tak menjawab) hingga berita ini diterbitkan.***
RReportRRepo


Punya info menarik atau ingin berbagi berita silahkan
sms ke : 081276737422 atau PIN BBM : 26A4B99F
atau via email : redaksi@riau-global.com
(Lengkapi data diri atau intansi berita warga dan rilis)


Rabu, 10/10/2018 - 14:41:08 WIB
Aneh,Setelah Ditangkap,Pria Ini Pulang Jadi Mayat.
Jumat, 04/01/2019 - 13:53:10 WIB
Susi Susanti Meninggal Dunia Dengan Cara Gantung Diri
Rabu, 18/07/2018 - 23:31:45 WIB
Diduga Terlibat Kasus Narkotika , Empat Warga Duri Dibekuk Tim Opsnal Polsek Pinggir
Jumat, 28/12/2018 - 13:25:51 WIB
E-KTP
Tangisan Pilu Bocah Karena Ibu Di Antri Di Kantor Camat
Senin, 09/09/2019 - 13:55:51 WIB
Karena Hutang tidak kunjung dibayar, Kepala BPKAD Kuansing diposting oleh Akun FB Putri Permatasari
Jumat, 27/12/2019 - 16:18:38 WIB
Dalam Waktu 4 Jam Polres Pelalawan Ringkus Pelaku Penganiayaan Berat
Pak De Meregang Nyawa Ditangan Wanita 18 Tahun
Rabu, 26/06/2019 - 10:59:49 WIB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pajak Kendaraan Diturunkan Hingga 50 Persen
Senin, 01/06/2020 - 01:52:22 WIB
Surat Rekom DPP PAN Untuk Nama Salah Satu Calon Di Pilkada Rohul Disinyalir Palsu
Selasa, 28/01/2020 - 13:50:33 WIB
Ditempat Karauke VIP Hangtuah Duri , Dua Pelaku Narkoba Dibekuk Buser Mandau
Minggu, 01/09/2019 - 15:38:55 WIB
Pantun Dan Rasa Haru Hiasi Pisah Sambut Kapolsek Kemuning
Senin, 22/04/2019 - 22:33:27 WIB
Terkait Insiden Jatuhnya PRT dari Lantai 3
Keluarga Korban Minta Pertanggung Jawaban dan Usut Tuntas
Index


Redaksi Riau Global | Pedoman Berita | Pasal Sanggahan | Tentang Kami | Epaper
Copyright 2013-2018 Riau Global : Portal Berita Riau, All Rights Reserved